Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Di balik selembar ijazah yang belum berpindah tangan, tersimpan kisah panjang tentang beban, harapan, dan janji kebijakan yang belum menjejak nyata di ruang-ruang kelas.
Di banyak sekolah swasta, terutama di tingkat menengah pertama, tunggakan biaya pendidikan masih menjadi momok yang sulit dihapus.
Ketika janji bantuan pendidikan bergulir dari pemerintah provinsi, tak semua sekolah mendapat aliran harapan yang sama.
Kepala Sekolah SMP PGRI 1 Cimahi, Ahmad Sidiq, mengakui realitas tersebut. Menurutnya, kebijakan pendidikan di tingkat provinsi sejauh ini masih terfokus pada SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan langsung Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sementara jenjang SMP, MTs, dan SD tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.
“Kalau kebijakan gubernur baru menyentuh SMA dan SMK karena di bawah langsung provinsi. Untuk SMP/MTs/SD ada di kabupaten/kota,” ujar Ahmad Sidiq saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/10/25).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihak sekolah tidak berpangku tangan terhadap kesulitan ekonomi para orang tua siswa. Sikap empati masih menjadi pegangan utama di tengah keterbatasan anggaran.
“Kami khususnya di SMP PGRI 1 terkait tunggakan orang tua sudah diberikan keringanan seluas-luasnya. Orang tua bisa datang langsung ke sekolah, tidak harus membayar full juga jika kondisi kurang mampu,” jelasnya.
Ahmad juga meluruskan anggapan yang kerap beredar di masyarakat bahwa semua ijazah yang belum diserahkan disebabkan tunggakan. Faktanya, ada pula kasus lain yang sifatnya administratif.
“Ada beberapa yang ijazahnya masih di sekolah karena anaknya tidak hadir waktu cap tiga jari,” ungkapnya.
Mengenai program KDM, Ahmad menilai gagasan tersebut memberikan efek domino yang positif meskipun belum sepenuhnya menjangkau semua jenjang pendidikan.
“Sejauh ini banyak program KDM yang secara tidak langsung menggerakan dan menginspirasi banyak sekolah dan banyak pihak,” katanya.
Di Cimahi sendiri, Ahmad menyebutkan sudah ada wacana dari pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat kurang mampu yang masih menanggung tunggakan biaya sekolah.
Sebagian besar, kata dia, berasal dari Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) yang dibebankan saat awal masuk sekolah.
“Pemkot Cimahi sudah mendata yang tercantum di DTKS, nominasinya akan diberikan bantuan,” ujarnya.
Ia menambahkan, di sekolah yang ia pimpin, bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu sudah mulai berjalan, baik dalam bentuk subsidi SPP maupun perlengkapan belajar.
“Di kami yang sudah berjalan adalah bantuan SPP dan perlengkapan sekolah bagi yang terdata di DTKS,” pungkasnya.
Di tengah janji-janji kebijakan dan keterbatasan anggaran, persoalan pendidikan di sekolah swasta tetap menuntut keberpihakan nyata.
Sebab di balik tunggakan dan tumpukan administrasi, ada anak-anak yang menunggu lembar ijazahnya dan masa depannya benar-benar bisa berpindah tangan. (Gani Abdul Rahman)
