Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Lonjakan kasus keracunan akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah Jawa Barat mendorong Pemerintah Kota Cimahi memperketat evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi MBG di Cimahi tetap aman, menyusul pembahasan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemprov Jawa Barat.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan, hasil pertemuan Pemprov Jabar dengan BGN akan menjadi bahan diskusi bersama seluruh pengelola SPPG se-Kota Cimahi. Evaluasi akan digelar pada Rabu (1/10/2025) di Cimahi Techno Park, Jalan Baros, Kota Cimahi.
“Betul kemarin hadir pada pertemuan dengan BGN dan Gubernur Jawa Barat beserta kabupaten/kota. Besok kita akan evaluasi dengan SPPG, nanti akan disampaikan hal-hal yang menjadi fokus bahasan bersama BGN,” ujar Ngatiyana, Selasa (30/9/2025).
Sebelumnya, pada Senin (29/9/2025), Pemprov Jabar bersama BGN menggelar rapat koordinasi terbatas di Bale Pakuan Pajajaran (Bakorwil) Kota Bogor. Rapat itu dihadiri sejumlah kepala daerah untuk membahas teknis pelaksanaan MBG, sekaligus merespons kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai wilayah.
“Besok akan disampaikan soal pertemuan BGN terkait banyaknya kasus keracunan di daerah. Evaluasi difokuskan pada pengelolaan pangan agar kejadian yang seharusnya bisa dicegah itu tidak terulang. Ke depan program ini harus lebih baik lagi,” kata Ngatiyana.
Menanggapi desakan agar program MBG dihentikan sementara, Ngatiyana menegaskan pihaknya menunggu instruksi pemerintah pusat.
“Untuk saat ini, SPPG yang mengalami kejadian keracunan dihentikan dulu sampai ada kepastian. Kalau di Cimahi, Alhamdulillah aman, tidak ada kasus keracunan. Jadi kami tetap menunggu instruksi dari pusat,” jelasnya.
Meski demikian, Ngatiyana mengakui SPPG di Kota Cimahi belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan. Sejauh ini, baru sebagian yang memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
“Belum semuanya memenuhi standarisasi, dan belum dicek secara menyeluruh. Saat ini baru ada 22 SPPG di Kota Cimahi, itu pun belum lengkap semuanya,” ungkapnya.
Isu keselamatan pangan dalam program MBG kini menjadi sorotan publik, karena menyangkut langsung kesehatan masyarakat, khususnya pelajar penerima manfaat. Evaluasi dan pengawasan ketat di Cimahi diharapkan bisa mencegah terulangnya kasus serupa. (Gani Abdul Rahman)
