Teropong Indonesia, KOTA SUKABUMI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi, Jalan R. Syamsudin SH, Kecamatan Cikole, Jumat (12/9/2025).
Aksi tersebut dilakukan untuk menagih janji Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, yang pada 1 September 2025 berkomitmen mengevaluasi Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD.
Ketua GMNI Sukabumi, Aris Gunawan, menyebut kebijakan kenaikan tunjangan tersebut tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Berdasarkan Perwal terbaru, tunjangan perumahan untuk ketua DPRD naik menjadi Rp34,4 juta, wakil ketua Rp31,9 juta, dan anggota Rp28,9 juta. Sementara tunjangan transportasi ditetapkan Rp26,5 juta untuk ketua, Rp24,5 juta untuk wakil ketua, dan Rp20 juta untuk anggota DPRD.
“Tunjangan perumahan naik setiap tahun, dari Rp8,95 miliar pada 2024 menjadi Rp12,31 miliar di 2025. Dalam setahun ada kenaikan Rp3,35 miliar atau 37,4 persen,” kata Aris.
Ia juga menyoroti lonjakan tunjangan transportasi. “Tahun 2022 sebesar Rp5,60 miliar, pada 2025 naik menjadi Rp8,58 miliar, atau bertambah Rp2,98 miliar (53,2 persen). Total kebutuhan APBD membengkak Rp6,33 miliar per tahun,” tegasnya.
Menurut Aris, kenaikan tunjangan ini kontras dengan kondisi masyarakat Kota Sukabumi.
“Tingkat kemiskinan masih 7,246 persen atau sekitar 24 ribu jiwa, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp678.258 per kapita per bulan, dan rasio gini 0,425 yang menunjukkan kesenjangan tinggi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan politik elitis. “Dalam kondisi rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, kenaikan tunjangan DPRD adalah bentuk pengkhianatan terhadap asas kepatutan dan keadilan anggaran,” tambahnya.
GMNI mendesak Wali Kota Ayep Zaki menepati janji untuk mengevaluasi Perwal dan mengalihkan tambahan anggaran Rp6,33 miliar ke sektor prioritas yang lebih menyentuh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur dasar.
Menanggapi tuntutan itu, Ayep Zaki menyatakan bahwa evaluasi Perwal masih berlangsung.
“Kalau mencabut Perwal ini, saya tidak bisa sendiri, harus dengan DPRD. Kalau DPRD setuju, kita siap. Bukan berarti saya takut,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Sekitar pukul 16.00 WIB, massa yang sebelumnya berkumpul di Balai Kota bergerak menuju Gedung DPRD Kota Sukabumi. Dengan berjalan di sepanjang jalan protokol, mereka tetap melanjutkan orasi meski diguyur hujan.
Di titik kedua ini, mahasiswa menegaskan bahwa DPRD juga harus bertanggung jawab penuh atas kebijakan tunjangan yang mereka nikmati. (rifal)
