Disdukcapil KBB Lounchingkan Aplikasi Sidilan Belasungkawa, ini Maksudnya

TEROPONG – KBB. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil ) KBB, baru-baru ini Melounchingkan aplikasi Sidilan Belasungkawa ( Sistem Daftar Informasi Layanan Online Bersama Lapor Langsung Kematian Warga  ) di kantor Disdukcapil Pemda Kabupaten Bandung Barat ( KBB)

Asisten Pemerintahan Pemda KBB, Asep Sehabudin yang mewakili Pj Bupati, didampingi Kadisdukcapil dan Camat Ngamprah saat melakukan launching aplikasi Sidilan Belasungkawa 22/9/2023, di Kantor Disdukcapil KBB

Menurut Asep Sehabudin, pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) khususnya dokumen kematian di Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan semakin diintensifkan ke masyarakat supaya lebih cepat dan efektif dengan pelayanan online.

Pada launching perdana aplikasi Sidilan Belasungkawa ini,Kecamatan Ngamprah sebagai pilot project. Ke depan kecamatan yang terlayani aplikasi ini akan terus ditambah dan targetnya di tahun depan 16 kecamatan dan 165 desa di KBB sudah bisa memanfaatkan aplikasi ini,ucapnya.

“Sidilan Belasungkawa ini merupakan inovasi yang dibuat Disdukcapil KBB. Sebelumnya sudah ada pelayanan Sidilan namun masih terbatas pada pelayanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, nah sekarang ditambah dengan dokumen kematian,” kata Asisten Pemerintahan Pemda KBB, Asep Sehabudin setelah melakukan launching.

Awal saat pandemi COVID-19, saat itu Bupati Aa Umbara menggagas pelayanan adminduk secara online untuk menghindari kontak fisik. Kemudian munculah program Silayung dan Sidilan yang masih terbatas pada layanan KTP, Akta Kelahiran, dan KK.”Maka dari itu program Sidilan ini merupakan program lama yang terus di kembangkan dengan cakupan lebih luas,Ujarnya.

Sementara program Sidilan Belasungkawa menurut Asep,dihadirkan untuk memberikan fasilitas ke masyarakat khususnya dokumen Akta Kematian. Meski dari dulu sudah ada, tapi Akta Kematian biasanya hanya berbentuk surat kematian dari Desa aja dan biasanya itu diperlukan untuk keperluan pembagian harta warisan atau catatan keluarga.

Baca Juga :  Pemda Bandung Barat Ditetapkan Menjadi Salah Satu Kabupaten Yang Diusung Menjadi Smart City

Asep menambahkan,sekarang urgensinya sudah bergeser karena Akta Kematian diperlukan pemerintah sebagai data untuk pemberian program bantuan sosial dan yang lainnya.

“Kalau tidak ada Akta Kematian bisa saja nama yang sudah meninggal itu masih tercatat sebagai penerima bantuan seperti PKH dan bantuan sosial lain. Itu kan bisa menutup akses bantuan atau hak untuk orang lain yang sangat membutuhkan, padahal bantuan yang diberikan mesti tepat sasaran,” terangnya.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), KBB, Hendra Trismayadi menyebutkan, teknis pelaporan untuk membuat dokumen Akta Kematian ini dimulai dari operator di tingkat RT. Kemudian dilaporkan secara online ke desa, kecamatan, dan masuk ke sistem di Disdukcapil, dengan proses pelayanan dalam sehari bisa selesai.

“Masyarakat tidak dipungut biaya dalam proses pengurusan ini karena semua dibiayai oleh APBD, dan mereka bisa mengambil hasilnya di RT-nya masing-masing. Nanti hasilnya akan ada dua produk, dokumen Akta Kematian dan KK terbaru,” terang Hendra.

Dikatakannya saat ini aplikasi Sidilan Belasungkawa baru uji coba di Kecamatan Ngamprah. Secara bertahap kalau hasilnya efektif akan dilanjutkan ke kecamatan lain dengan target di tahun 2024 bisa semua wilayah di KBB dapat terlayani secara online dalam pengurusan dokumen Akta Kematian.

Lebih lanjut dikatakannya, ini juga jadi kewajiban pemerintah dalam mendekatkan pelayanan dengan mengaktifkan pengurus RT sebagai garda terdepan di masyarakat. Sebab berdasarkan temuan penelitian BPS dari ratio kematian tahun 2020, ada sebanyak 8.000 warga meninggal dunia tapi yang tercatat di laporan kematian hanya 2.787. Itu artinya masih banyak warga yang enggan mengurus atau melaporkan ketika ada kerabat atau keluarga mereka yang meninggal dunia.

Baca Juga :  Mantan Pegawai DISDUKCAPIL KBB Siap Maju di Pileg 2024 DPRD Kabupaten Bandung Barat

“Ini jadi tugas pemerintah agar masyarakat aktif melaporkan dan membuat Akta Kematian. Karena kalau tidak,mereka bisa saja masih terdaftar warga penerima bantuan atau masuk daftar pemilih di KPU untuk mencoblos di Pemilu, padahal sudah meninggal dunia,” tandasnya. (Ajat Munajat).*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *