Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Tekanan terhadap kondisi keuangan daerah menjadi tantangan besar yang tengah dihadapi Pemerintah Kota Cimahi dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat di satu sisi dan meningkatnya kebutuhan belanja pegawai di sisi lain memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian prioritas agar pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal yang tersedia.
Di tengah keterbatasan tersebut, Pemerintah Kota Cimahi bersama DPRD sepakat memfokuskan arah pembangunan pada tiga sektor strategis yang dinilai paling menyentuh kebutuhan masyarakat, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi, Hendra Gunawan, mengatakan tantangan fiskal saat ini menjadi persoalan utama yang memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam merealisasikan berbagai program yang telah direncanakan.
“Yang menjadi salah satu persoalan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan saat ini adalah tantangan fiskal,” ujar Hendra saat menghadiri sarasehan di Hotel Tjimahi, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, tekanan fiskal tersebut semakin terasa dalam dua tahun terakhir seiring berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Pemangkasan anggaran tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik.
Hendra mengungkapkan, pengurangan dana transfer yang diterima Kota Cimahi mencapai sekitar Rp238 miliar. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah lebih cermat dalam mengelola anggaran dan menentukan program yang benar-benar menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.
Selain berkurangnya pendapatan dari transfer pusat, Pemkot Cimahi juga dihadapkan pada peningkatan beban belanja pegawai setelah proses pengangkatan tenaga harian lepas (THL) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kini pemerintah daerah juga harus mengakomodasi seluruh kebutuhan belanja pegawai pascapengangkatan tenaga harian lepas menjadi PPPK,” katanya.
Meski ruang fiskal semakin terbatas, Hendra menegaskan komitmen Pemerintah Kota Cimahi untuk tetap menjaga keberlangsungan pembangunan di sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi bersama DPRD memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan publik, sektor pendidikan guna memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta sektor kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat ditunda.
“Saat ini prioritas utama yang dilakukan oleh Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota bersama DPRD Kota Cimahi menitikberatkan pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” tegasnya.
Hendra menambahkan, sejumlah program pembangunan masih terus dikaji oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Kota Cimahi. Kajian tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program yang dijalankan tetap realistis, tepat sasaran, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Dengan kondisi fiskal yang semakin ketat, Pemkot Cimahi kini dituntut untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Langkah tersebut dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan stabilitas keuangan daerah di tengah berbagai tantangan anggaran yang dihadapi saat ini. (Gani Abdul Rahman)
