ATR/BPN Luncurkan Misi Pendukung ILASPP, Perkuat Tata Kelola Pertanahan Nasional

Sumber: atrbpn.go.id

TEROPONG INDONESIA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memulai tahapan penting dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).

Proyek yang didanai oleh Bank Dunia ini memiliki durasi lima tahun, 2025-2029, dengan tujuan utama integrasi administrasi pertanahan dan penataan ruang.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral. Ia meminta seluruh satuan kerja (satker) dan instansi mitra, seperti BIG dan Kemendagri, untuk berkomunikasi secara intensif guna memecahkan berbagai tantangan teknis maupun administratif.

“Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi aktif. Kami harus memastikan akuntabilitas dan standar kualitas proyek ini terjaga sesuai dengan yang disepakati,” tegas Dalu saat membuka acara Kick Off Implementation Support Mission, Selasa (21/4/2026).

Evaluasi Komprehensif

Misi pendukung yang berlangsung hingga 28 April 2026 ini dirancang untuk melakukan review mendalam terhadap seluruh aspek pelaksanaan. Mulai dari mekanisme pengadaan, manajemen keuangan, hingga implementasi teknis di lapangan akan dikaji untuk mencari solusi percepatan.

Pemerintah menargetkan proyek ini menjadi solusi atas kompleksitas permasalahan lahan di Indonesia, sehingga tercipta kepastian hukum dan investasi.

Penilaian Positif Mitra Pembangunan

Sementara itu, Task Team Leader ILASPP dari World Bank, Willem van der Muur, menyatakan optimisme tinggi terhadap jalannya proyek ini. Menurut catatan lembaganya, ILASPP menunjukkan kinerja yang sangat baik dibandingkan proyek lainnya.

Namun, Willem juga mengingatkan pentingnya penyelesaian tahapan sesuai jadwal untuk menjaga keberlangsungan anggaran dan momentum pembangunan. “Diskusi terbuka seperti ini sangat penting untuk perbaikan ke depan. Kami siap mendampingi hingga selesai,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, perwakilan Bappenas, Kementerian Keuangan, serta instansi terkait lainnya baik secara langsung maupun daring.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *