Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Kota Cimahi kembali menunjukkan posisinya sebagai daerah dengan kinerja administrasi kependudukan yang menonjol. Hal itu ditegaskan dengan penunjukan kota ini sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Jawa Barat yang digelar di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi, Rabu (22/04/2026).
Rakor tersebut dihadiri para kepala dinas dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, menjadikannya forum strategis dalam menyelaraskan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan (adminduk).
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa penunjukan ini bukan tanpa alasan. Ia menyebut Cimahi dinilai layak menjadi tuan rumah karena capaian kinerja yang konsisten melampaui target nasional.
“Capaian kinerja menjadi alasan Cimahi dipilih sebagai lokasi pertemuan strategis para pengampu layanan adminduk se-Jawa Barat,” tegasnya.
Ia memaparkan, capaian pertama terlihat dari perekaman e-KTP yang melampaui standar nasional. Jika target nasional berada di angka 80 persen, Kota Cimahi telah menembus lebih dari 99 persen.
“Ini memastikan hampir seluruh warga telah memiliki identitas elektronik. Kita tidak sekadar memenuhi target, tapi melampauinya jauh,” ujar Adhitia.
Tak hanya itu, cakupan Kartu Identitas Anak (KIA) juga menunjukkan performa serupa. Dari target nasional 60 persen, Cimahi berhasil mencapai 99,6 persen, yang berarti hampir seluruh anak di kota ini telah memiliki identitas resmi.
“Artinya layanan kita benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak,” katanya.
Dari sisi tata kelola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi juga telah masuk dalam Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Status ini menegaskan komitmen terhadap pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel.
“Ini bukti bahwa pelayanan adminduk di Cimahi bisa diandalkan. Cepat, akurat, transparan, dan bisa dibandingkan dengan daerah lain. Kita paling leading,” tegasnya.
Meski demikian, Adhitia mengingatkan bahwa di balik capaian tersebut, Cimahi menghadapi tantangan serius berupa tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kondisi ini menuntut inovasi berkelanjutan agar kualitas layanan tetap terjaga.
“Prestasi ini harus dijaga dan ditingkatkan, karena tantangan ke depan tidak ringan, terutama dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi,” pungkasnya.
Rakor ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga memperkuat sinergi antar daerah dalam menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang semakin responsif dan berkualitas di seluruh Jawa Barat. (Gani Abdul Rahman)
