Teropong Indonesia, KOTA ClMAHI – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Cimahi menggelar Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.
Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat serta Perum Bulog Bandung. Kegiatan berlangsung pada Rabu (11/3/2026) dengan total 1.086 paket bahan pokok bersubsidi yang dialokasikan bagi warga Kota Cimahi.
Pelaksana Tugas Kepala Disdagkoperin Kota Cimahi, Iyun Sapta Mulyana, saat membacakan sambutan Wali Kota Cimahi menyampaikan bahwa menjelang Idul Fitri biasanya terjadi peningkatan permintaan terhadap kebutuhan pokok yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.
Menurutnya, operasi pasar bersubsidi menjadi salah satu langkah intervensi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
“Menjelang hari raya keagamaan, harga kebutuhan pokok cenderung meningkat. Program operasi pasar bersubsidi ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok,” ujar Iyun.
Dalam program tersebut, setiap paket bahan pokok berisi beras premium 3 kilogram, minyak goreng premium 1 liter, gula pasir 1 kilogram, dan tepung terigu 1 kilogram. Nilai total paket mencapai Rp96.700, namun melalui subsidi pemerintah sebesar Rp56.700, masyarakat hanya perlu membayar Rp40.000 per paket.
Dari total 1.086 paket yang disediakan, sebanyak 543 paket disalurkan kepada warga Kelurahan Melong, sedangkan 543 paket lainnya didistribusikan di Kelurahan Utama. Pemerintah Kota Cimahi memastikan distribusi dilakukan secara tertib dan tepat sasaran melalui mekanisme pendataan warga di tingkat kelurahan dan RW.
Iyun juga mengapresiasi inovasi Disdagkoperin Kota Cimahi yang menerapkan sistem distribusi “by order” melalui jejaring kewilayahan. Sistem tersebut dinilai mampu menghindari antrean panjang serta meminimalkan potensi kerumunan saat warga mengambil paket bantuan.
“Pendataan melalui kelurahan dan RW membuat distribusi bantuan lebih tertib, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kerumunan masyarakat,” katanya.
Ia turut mengimbau masyarakat agar memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak sesuai kebutuhan rumah tangga dan tidak memperjualbelikannya kembali dengan harga yang tidak wajar.
“Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Karena itu, gunakan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga yang membutuhkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Nining Yuliastiani, menjelaskan bahwa operasi pasar bersubsidi merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara serentak di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan sebanyak 94.391 paket bahan pokok dalam program OPADI yang didistribusikan selama periode 10 hingga 14 Maret 2026.
“Operasi Pasar Bersubsidi ini merupakan salah satu instrumen intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga pangan. Selain OPADI, kami juga melaksanakan berbagai program stabilisasi lain seperti Gerakan Pangan Murah dan pasar murah,” ujarnya.
Program tersebut menyasar masyarakat yang paling terdampak oleh kenaikan harga bahan pokok, khususnya kelompok masyarakat pada kategori desil dua dan tiga.
Penentuan jumlah paket di setiap daerah juga mempertimbangkan tingkat inflasi daerah, jumlah penduduk yang membutuhkan, serta tren kenaikan harga komoditas pangan di masing-masing wilayah.
Melalui berbagai intervensi tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu menjelang perayaan Idul Fitri. (Gani Abdul Rahman)
