Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya dalam mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur dan tata ruang pada 2026. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) yang dipimpin Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi, Wilman.
Forum ini menjadi langkah strategis untuk menyinkronkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sekaligus merumuskan program kegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR. Pendekatan yang digunakan tidak sekadar administratif, tetapi berbasis penyelarasan kebutuhan riil masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
FPD secara khusus membahas penyandingan usulan program hasil Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan dengan rencana kerja Dinas PUPR tahun 2027. Proses ini menjadi krusial agar pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dan berorientasi hasil.
Kepala Dinas PUPR Kota Cimahi Wilman menegaskan bahwa sinkronisasi lintas perangkat daerah menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.
“Koordinasi yang kuat akan memastikan setiap program memiliki dampak langsung terhadap kenyamanan warga dan daya saing kota,” Ujarn Wilman Saat ditemui di Aula A Pemkot Cimahi, Jumat, (20/02/2026).
Dalam forum tersebut, Dinas PUPR memaparkan sejumlah program strategis tahun 2026 yang dirancang untuk memperkuat fondasi pembangunan kota, ” selain meningkatkan pelayanan infrastruktur, hal ini juga menjadi langkah awal membangun penataan lingkungan yang ramah dengan dekorasi kota, dan pengembangan jasa kontruksi sejumlah 1 miliar”. Ungkapnya.
Adapun indikator pembangunan lainnya diantaranya adalah :
* Pembangunan lanjutan rumah dinas wali kota dan wakil wali kota sebagai bagian dari penataan aset daerah.
* Pengembalian fungsi bangunan yang terdampak pembangunan Andampas Gatot Subroto guna menjamin keberlanjutan tata ruang dan aktivitas masyarakat.
* Penataan trotoar dan saluran (damping) di Jalan Ganda Wijaya dan HMS Mintareja untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan pejalan kaki, serta kualitas drainase.
* Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan penguatan kepastian investasi.
Menurutnya Langkah-langkah ini diposisikan bukan sekadar proyek fisik, melainkan strategi pembangunan kota yang terarah dan berkelanjutan. ” Penyusunan RDTR, misalnya, menjadi instrumen penting dalam mengendalikan pertumbuhan wilayah sekaligus membuka peluang investasi yang lebih tertib dan terukur”, Ucap Wilman.
Ia berharap penguatan koordinasi lintas sektor serta penyelarasan program sejak tahap perencanaan, “Pemerintah Kota Cimahi menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui infrastruktur yang lebih tertata, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi”, tandasnya.
FGD ini menjadi sinyal tegas bahwa pembangunan 2026 di Cimahi diarahkan secara strategis: terencana, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Gani Abdul Rahman)
