Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Di tengah keterbatasan ritase pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya menjaga agar persoalan sampah tak berubah menjadi krisis lingkungan.
Pembatasan yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini membuat volume sampah di sejumlah titik kota menumpuk, terutama di kawasan padat penduduk.
Namun, di balik tekanan situasi tersebut, Pemkot Cimahi menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih dapat dikendalikan berkat strategi pemilahan dan kolaborasi masyarakat.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyebutkan bahwa kendati kapasitas pembuangan ke TPA terbatas, penanganan sampah di wilayahnya masih berlangsung dengan baik. Ia menilai, peran aktif warga dalam mengelola sampah rumah tangga menjadi kunci utama dalam menekan timbulan sampah di lapangan.
“Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi. Dengan keterbatasan tenaga dan kemampuan pemerintah, masyarakat mampu berinisiatif mengatasi persoalan sampah di lingkungannya masing-masing,” ujar Ngatiyana saat ditemui di Balai Kota Cimahi, Senin (13/10/2025).
Ia menjelaskan, Pemkot Cimahi terus menjaga kelancaran pengangkutan dengan sejumlah langkah taktis, mulai dari penambahan unit armada baru hingga koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menambah ritase ke TPA Sarimukti.
“Alhamdulillah, sampai saat ini pembuangan tetap berjalan. Untuk ritase, kita masih berkoordinasi dengan provinsi. Bahkan, ada kelonggaran untuk menambah ritase insidentil. Semua ini tergantung koordinasi yang baik antar pihak,” jelasnya.
Langkah administratif juga dilakukan. Pemkot Cimahi telah mengirimkan surat resmi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat guna meminta penambahan kuota ritase atau tonase pembuangan ke TPA Sarimukti.
“Surat sudah kami kirimkan kepada Sekretaris Daerah Jawa Barat untuk meminta penambahan kuota ritase. Selain itu, dengan adanya penambahan unit armada, kita berharap pembuangan bisa semakin optimal,” kata Ngatiyana.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudhistira menilai pembatasan ritase lebih disebabkan oleh kendala teknis di lapangan, terutama karena daya tampung TPA Sarimukti yang semakin menurun.
“TPA Sarimukti saat ini memang sudah terbebani oleh volume sampah dari seluruh wilayah Bandung Raya, termasuk Kota Cimahi. Dampaknya terlihat jelas di beberapa titik, di mana timbulan sampah mulai menggunung,” ujarnya.
Adhitia menegaskan, pihaknya terus melakukan pendekatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar kuota ritase Cimahi dapat dikembalikan seperti semula.
“Kita masih menunggu keputusan provinsi. Saat ini slot ritase Cimahi hanya sekitar 17 ritase per hari, dan kami berharap bisa kembali normal,” tuturnya.
Namun di tengah keterbatasan itu, Pemkot Cimahi tidak berpangku tangan. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, kebijakan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga menjadi strategi jangka menengah yang terbukti efektif menekan beban pembuangan ke TPA.
“Gerakan Hari Organik-Hari Anorganik tetap berjalan dan hasilnya luar biasa. Masyarakat Cimahi sangat responsif terhadap program ini,” ujar Adhitia.
Dari hasil evaluasi internal, program tersebut bahkan mampu mereduksi volume sampah hingga 60 persen, jauh melebihi target awal yang diproyeksikan hanya sekitar 30–35 persen.
“Pemilahan tetap menjadi kunci. Kalau ritase sudah kembali normal, penumpukan bisa segera kita atasi lewat pengangkutan ke TPA Sarimukti,” tegasnya.
Dengan kombinasi antara kebijakan teknis, penguatan armada, serta partisipasi masyarakat, Pemkot Cimahi berupaya memastikan agar problem klasik persampahan tidak menjelma menjadi krisis baru. Dalam situasi terbatas, kolaborasi menjadi jalan keluar untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan kota. (Gani Abdul Rahman)
