Teropong Indonesia, KOTA ClMAHI – Pemerintah Kota Cimahi melalui DPUPR menggelontorkan anggaran hampir Rp. 9 Miliar untuk peningkatan kapasitas drainase pada tahun 2026.
Langkah ini menjadi strategi utama dalam mengatasi persoalan genangan air yang selama ini lebih banyak dipicu oleh penyumbatan, bukan kerusakan infrastruktur.
Tak main-main, dengan anggaran yang fantastis tersebut digunakan untuk peremajaan atau perbaikan 15 drainase yang ada di kota Cimahi.
Kepala DPUPR Cimahi, Wilman Sugiansyah menegaskan target proyek tersebut rampung pada akhir tahun 2026 ini.
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya sedang dalam tahap perencanaan teknis, dan Wilman berharap di triwulan dua sekarang sudah bisa masuk ke proses pengadaan barang jasanya.
“Dan di akhir triwulan dua ini kita sudah bisa aksi. Harapan saya seperti itu. Sudah bisa melaksanakan proses fisiknya,” kata Wilman, Rabu (25/3/26).
Targetnya juga, kata Wilman jadi di bulan Oktober bisa selesai, harapannya seperti itu. Jika nanti ada perubahan, pihaknya bisa berjalan lagi untuk titik-titik yang lainnya.
“Seperti itu, mudah-mudahan Oktober bisa selesai,” cetusnya.
Perbaikan dilakukan dengan mengubah saluran berbahan batu kali menjadi u-ditch atau beton agar aliran air lebih optimal.
“Jadi yang semula masih mungkin baru batu kali, terus kita pasang jadi u-ditch atau beton seperti itu. Di tahun ini tuh kurang lebih kita menganggarkan hampir 9 miliar,” katanya.
“Hampir 9 miliar dari APBD untuk perbaikan drainase kalau untuk drainase itu sendiri sih,” sambung Wilman.
Sejumlah titik prioritas tersebar di berbagai wilayah, termasuk kawasan yang sebelumnya sempat terdampak genangan.
Namun, dibalik proyek tersebut ada problem yang harus dihadapi, yaitu minimnya anggaran APBD Kota Cimahi. Wilman menjelaskan pihaknya sebenarnya memiliki rencana untuk mengoptimalkan fungsi drainase agar sesuai dengan kaidah teknis. Namun, realisasi di lapangan tidak semudah yang direncanakan.
Sejatinya, PUPR Cimahi telah merencanakan penataan ulang drainase agar kembali sesuai dengan kaidah teknis. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan secara optimal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi ruas jalan yang relatif sempit, tetapi juga tingginya biaya pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pelebaran saluran.
“Terbatasnya oleh anggaran, bukan hanya karena ruas jalan kita yang sempit-sempit, rata-rata kan Kota Cimahi yang tidak terlalu lebar ruas jalannya. Juga terbatas oleh memang harga lahan yang effort nya cukup besarlah untuk penganggaran pembebasan lahannya,” kata Wilman.
Sebagai jalan keluar di tengah keterbatasan, Dinas PUPR Cimahi menempuh pendekatan fungsional. Saluran drainase di sejumlah ruas tidak hanya difokuskan untuk mengalirkan air, tetapi juga dimanfaatkan untuk menopang kapasitas jalan.
“Jadi penutup drainasenya itu kita pakai beton yang bisa dilalui oleh kendaraan, seperti itu,” tukasnya. (Gani Abdul Rahman)
