Teropong Indonesia, Kota Cimahi – Minggu malam, 21 Desember 2025. Gedung tempat diadakan Inaugurasi DPD KNPI Kota Cimahi dipenuhi oleh deru ratusan aktivis dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).
Semua mata terarah ke panggung, di mana deretan kursi VVIP siap menyambut orang nomor satu dan dua kota. Tapi malam itu, hanya sunyi dan kekosongan yang bersarang di sana.
Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang baru saja memasuki masa jabatan, tidak muncul. Tidak satu pun dari keduanya. Kehadiran pejabat kepala dinas sebagai pengganti, meskipun terhormat, terasa seperti bayangan yang tidak cukup kuat untuk mengisi kekosongan tersebut, kekosongan yang segera berubah menjadi api spekulasi mengenai hubungan antara pemerintah daerah dan elemen pemuda.
“Ini seharusnya menjadi momentum sakral penyatuan visi pemuda dan pemerintah,” ujar salah satu tamu undangan yang enggan menyebutkan namanya.
“Absennya kedua pimpinan secara sekaligus adalah fenomena langka yang sulit dianggap sebagai sekadar bentrok jadwal,” katanya.
Pengamat dan aktivis lokal mulai menyusun peta kemungkinan di balik sikap “menjauh” Pemkot Cimahi ini. Ada yang melihat bayangan pilkada yang baru saja berlalu, residu perbedaan dukungan politik selama kampanye yang masih membekas di lingkaran kekuasaan.
Ada juga yang menduga soal urusan legitimasi internal KNPI, apakah pemerintah memilih jarak aman untuk menghindari dinamika yang belum jelas di dalam organisasi kepemudaan tersebut.
Ataukah masalahnya terletak pada tersumbatnya saluran komunikasi antara panitia penyelenggara dan Balai Kota, sebuah kebuntuan protokoler yang berubah menjadi kebuntuan politik?
Kekhawatiran mulai meluas. Sebagai mitra strategis pembangunan, keretakan hubungan antara pemerintah dan KNPI dikhawatirkan akan menghambat penyerapan aspirasi pemuda dalam kebijakan publik.
“Jika sejak awal komunikasinya sudah dingin, sulit mengharapkan adanya sinergi yang progresif,” ungkap salah satu aktivis lokal.
“Ini kerugian besar bagi percepatan pembangunan di Cimahi,” tambahnya.
Hingga saat ini, Humas Pemkot Cimahi belum memberikan keterangan resmi apapun. Tidak ada penjelasan, tidak ada maaf, hanya keheningan yang semakin mengeras.
Publik kini menanti langkah selanjutnya dari KNPI, apakah organisasi kepemudaan ini akan memilih jalur diplomasi untuk mencairkan suasana yang memanas, atau justru memosisikan diri sebagai oposisi kritis terhadap pemerintahan baru yang tampak “dingin” terhadap suara muda?
Di tengah deru pemuda yang penuh semangat, kursi VVIP yang kosong itu tetap berdiri tegak, seolah-olah menjadi tanda tanya besar yang belum terjawab soal masa depan kolaborasi antara kekuasaan dan generasi muda di Kota Cimahi. (Gani Abdul Rahman)
