TEROPONG INDONESIA – Sejumlah pengusaha lokal di Kota Cimahi mengeluhkan mahalnya harga material beton pracetak jenis U-Ditch dan biaya pengirimannya dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah kota.
Mereka menilai kebijakan yang mewajibkan penggunaan produk dengan merek tertentu tidak hanya memberatkan, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian bagi kontraktor lokal.
Salah satu pengusaha, Aep Saeful Anwar, mengungkapkan keheranannya ketika mengetahui bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek saluran beton tersebut, material yang digunakan harus bermerek BEP. Padahal, selama ini banyak pelaku usaha di Cimahi menggunakan merek lain yang lebih terjangkau tanpa kendala kualitas.
“Kalau saya mah ikut aturan saja. Tapi di RAB itu memang tertulis harus pakai merek BEP. Kenapa harus BEP? Silakan tanya ke dinas,” ujar Aep saat ditemui, dengan nada heran.
Aep menegaskan, produk merek BEP memiliki harga jauh lebih tinggi dibandingkan merek lain yang biasa ia gunakan. Ironisnya, biaya tambahan berupa ongkos kirim material tidak tercantum dalam RAB, padahal nominalnya cukup signifikan.
“Satu kali pengiriman truk bisa Rp400 ribu. Dalam satu proyek bisa sampai enam juta rupiah, tergantung jumlah pengiriman. Jadi, harga material sudah mahal, ongkir juga tidak ditanggung. Tentu memberatkan,” keluhnya.
Lebih lanjut, Aep menuturkan bahwa beberapa kontraktor sempat mengajukan permohonan agar diperbolehkan memakai merek lain yang diproduksi di Cimahi, seperti merek Prima dari Sampono, namun ditolak dengan alasan merek BEP memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih tinggi.
“Padahal pabrik Prima itu di Cimahi sendiri. Kalau bicara TKDN, produk lokal juga pasti tinggi. Tapi kenapa justru produk luar yang dipakai?” ujarnya penuh tanda tanya.
Keluhan serupa, kata Aep, juga datang dari banyak rekan sesama pengusaha di Cimahi yang merasa tertekan dan merugi akibat ketentuan tersebut.
“Banyak teman-teman yang ngerjain proyek U-Ditch itu bilang rugi. Entah karena harga yang terlalu mahal atau faktor lain, tapi faktanya memang banyak yang berat,” tambahnya.
Selain masalah harga dan merek, Aep menyoroti dominasi perusahaan dari luar daerah dalam proyek-proyek infrastruktur Cimahi. Ia menilai kondisi ini ironis, karena para pengusaha lokal justru hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.
“Banyak proyek di Cimahi tapi yang ngerjain justru perusahaan luar. Dampaknya, pajak dan perputaran uangnya juga tidak masuk ke Cimahi,” katanya dengan nada kecewa.
Aep mengaku tidak mengetahui pasti mengapa perusahaan luar daerah lebih mudah memenangkan tender di Cimahi. Namun ia menduga, hal itu berkaitan dengan sistem e-Catalog versi 6 yang kini digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Mungkin pengusaha luar lebih paham sistem e-Catalog. Tapi seharusnya pemerintah juga bantu pengusaha lokal supaya bisa bersaing,” pungkasnya.
Disisi lain saat dikonfirmasi terkait pemilihan produk U-Ditch dalam proyek infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tertinggi serta kualitas produksi terbaik.
Kepala Bidang Bina Marga Kota Cimahi, Hendra, menyebut produk U-Ditch dari BEF menjadi pilihan karena memenuhi standar kualitas dan memiliki TKDN paling tinggi di antara tiga produsen yang diverifikasi.
“Dari hasil verifikasi bersama PBJ, BEF memiliki TKDN dan kualitas paling tinggi serta keberlanjutan produksi yang terjamin. Kami tetap menjaga kualitas agar sesuai standar dan mudah dalam pemeriksaan di lapangan,” kata Hendra saat ditemui Dikantornya, (6/11/2025).
Ia menegaskan, proses penetapan pemenang penyedia barang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Cimahi, sementara pihaknya hanya menindaklanjuti hasil tersebut dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
“Siapa pun yang ditetapkan PBJ sebagai pemenang, kami arahkan untuk pelaksanaannya. Kalau ternyata dari luar Cimahi, tetap akan kita bantu sesuai aturan. Tapi kalau pengusaha lokal bisa bersaing dalam kualitas dan administrasi, tentu kami lebih senang,” ujarnya.
Hendra juga mendorong pengusaha dan kontraktor lokal untuk terus meningkatkan kemampuan melalui program pembinaan dan sertifikasi jasa konstruksi yang difasilitasi pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing perusahaan Cimahi di tingkat regional dan nasional.
“Banyak pengusaha Cimahi sebenarnya mampu bersaing di tingkat provinsi bahkan nasional. Tinggal yang baru muncul harus mau upgrade dan manfaatkan pelatihan serta sertifikasi yang sekarang gratis dari pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, Hendra menyoroti keluhan terkait biaya tambahan pengiriman dan pemasangan U-Ditch. Ia menyebut hal itu terjadi karena proses setting di lokasi tidak termasuk dalam ongkos pengiriman.
“Nanti kami akan koordinasi lagi dengan pihak supplier agar ada win-win solution, supaya kontraktor tidak terlalu terbebani. Kalau perlu, biaya setting dibicarakan kembali agar lebih adil,” tambahnya.
Ke depan, Bidang Bina Marga berencana membuka peluang bagi lebih banyak penyedia dengan kualitas setara agar proses pengadaan semakin kompetitif dan tetap mengedepankan standar mutu terbaik. (Gani Abdul Rahman)
