Pemkot Cimahi Perkuat Sistem Manajemen Risiko Hadapi Cuaca Ekstrem

Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI —Menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang mulai melanda sejumlah wilayah Jawa Barat, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi tidak ingin sekadar reaktif.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Ngatiyana, Pemkot menyiapkan langkah-langkah strategis berbasis risk management untuk meminimalkan dampak bencana yang mungkin terjadi, seperti banjir dan longsor.

Dalam keterangannya di Aula A Pemkot Cimahi, Selasa (4/11/2025), Ngatiyana menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan kini tak hanya menyoroti aspek fisik dan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan risiko-risiko yang dapat muncul di kemudian hari. “Segala risiko sudah kami analisis, baik dari sisi fisik, administrasi, maupun penganggaran. Termasuk potensi kebencanaan, semuanya masuk dalam perhitungan,” ujar Ngatiyana.

Menurutnya, pemetaan risiko menjadi instrumen penting agar setiap langkah pemerintah lebih terarah dan responsif terhadap dinamika cuaca yang semakin tidak menentu. “Pasti ada risiko dalam setiap kebijakan, tapi yang penting bagaimana kita bisa meminimalkannya,” tambahnya.

Memasuki musim hujan, Ngatiyana memastikan seluruh perangkat pemerintah daerah dalam kondisi siaga penuh. Koordinasi lintas instansi seperti BPBD, Dinas Sosial, KSB, dan relawan Pagana terus diperkuat untuk memastikan kecepatan respons di lapangan. “Seluruh tim sudah kami apelkan. Jika terjadi sesuatu, mereka bisa langsung bergerak,” tegasnya.

Tak hanya di tingkat kota, kesiapsiagaan juga diterapkan hingga ke level kelurahan. Pemerintah setempat menekankan pentingnya respons cepat di lapisan terdepan pemerintahan. “Semua pemerintah kelurahan standby. Jika ada kejadian, kita langsung ambil langkah terbaik,” katanya.

Ngatiyana menegaskan bahwa seluruh potensi bencana, mulai dari tanah longsor, banjir, hingga gempa bumi, telah menjadi bagian dari analisis risiko yang dilakukan Pemkot Cimahi. “Semua jenis bencana sudah kami petakan untuk mengurangi risiko bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, tanggung jawab dalam menghadapi kondisi ekstrem merupakan konsekuensi jabatan sekaligus bentuk pengabdian kepada warga. “Ini bagian dari risiko jabatan dan tanggung jawab kami sebagai pelayan masyarakat. Siang atau malam, pemerintah siap hadir,” tutup Ngatiyana. (Gani Abdul Rahman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *