Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Persoalan pengolahan limbah domestik masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kota Cimahi.
Hingga 2025, tercatat sekitar 20.548 rumah dari total 122.307 rumah di wilayah ini belum memiliki septic tank, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat.
Kondisi tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, Endang, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar warga masih membuang limbah domestik langsung ke sungai atau meresapkannya ke dalam tanah.
“Ini sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama karena bisa menyebarkan bakteri E. coli. Salah satu dampak terbesarnya bisa berkaitan langsung dengan masalah stunting,” ungkap Endang.
Sebagai upaya penanganan, sejak 2024 Pemkot Cimahi telah membangun sekitar 152 septic tank komunal, serta sejumlah septic tank individu dan fasilitas sanitasi lainnya. Namun, program ini baru menjangkau 12.157 rumah.
Pada tahun 2025, Cimahi kembali mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk pembangunan septic tank di 14 kelurahan (kecuali Kelurahan Cipageran), yang mencakup sekitar 800 rumah.
Di luar itu, sebanyak 124 rumah juga akan mendapatkan bantuan pembangunan septic tank melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi.
Total anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp7,1 miliar dari DAK dan Rp1,9 miliar dari APBD.
Meski memiliki dukungan anggaran, pelaksanaan program tidak sepenuhnya berjalan mulus.
Endang menyebut, masih ada warga yang menolak pembangunan septic tank di rumah mereka, karena menganggap air limbah sebagai sesuatu yang kotor dan menimbulkan bau tidak sedap.
Selain itu, keterbatasan lahan di rumah-rumah warga berpenghasilan rendah juga menjadi kendala tersendiri.
“Banyak warga yang masih menggunakan air sumur. Jika limbah dibuang ke tanah, maka potensi pencemaran sumur sangat tinggi. Setelah kami lakukan sosialisasi, sebagian mulai memahami. Namun, lahan yang sempit membuat pemasangan septic tank tidak mudah,” jelasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah menerapkan teknologi septic tank modern berbahan fiber, yang lebih kedap air dan fleksibel dalam pemasangan.
Model ini bisa dipasang di area sempit seperti halaman kecil, teras, atau bahkan dapur.
“Model baru ini tidak lagi berbahan beton, tapi pabrikan. Prosesnya cepat, tidak perlu menunggu kering seperti beton konvensional,” tambah Endang.
Program pembangunan septic tank berbasis DAK dijalankan dengan pola swakelola tipe 4, yang melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
KSM bertugas menyiapkan lahan, melakukan sosialisasi, hingga pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, proyek dari APBD dikerjakan melalui pihak ketiga.
“Saat ini ada 14 KSM yang sudah bergerak. Targetnya, dalam satu hingga dua bulan ke depan, pembangunan bisa rampung. Harapannya, awal Desember semua sudah bisa dimanfaatkan masyarakat,” pungkasnya. (Gani Abdul Rahman)
