Respons KDM Soal Wacana Toilet di Setiap Kelas, Pemkot Cimahi Lebih Prioritaskan Rehabilitasi Sekolah

TEROPONG INDONESIA, Cimahi – Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghadirkan toilet di setiap ruang kelas sebagai bagian dari program Piala Anugerah Panca Waluya menuai beragam respons di daerah, termasuk dari Pemerintah Kota Cimahi.

Namun alih-alih menolak secara langsung, Pemkot Cimahi memilih mengambil pendekatan realistis dan bertahap dalam menyikapi kebijakan tersebut.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi riil di lapangan sebelum menerapkan kebijakan yang bersifat universal.

Menurutnya, masih banyak sekolah di Cimahi yang menghadapi tantangan dasar seperti keterbatasan lahan dan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.

“Kalau setiap kelas harus ada toilet, tentu perlu tambahan lahan dan anggaran. Sekarang pun sekolah-sekolah kita sudah memiliki MCK yang bersih dan cukup representatif,” ujarnya saat ditemui di Cimahi, Jumat (29/8/2025).

Pemerintah Kota Cimahi saat ini memfokuskan perhatian pada rehabilitasi bangunan sekolah dasar dan menengah pertama yang mengalami kerusakan. Langkah ini dipandang sebagai fondasi penting sebelum mengadopsi kebijakan baru.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Suyatna, menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru mengimplementasikan kebijakan toilet di setiap kelas tanpa kajian mendalam.

“Kami masih menunggu pilot project dari provinsi, sambil memetakan kesiapan sekolah-sekolah di Cimahi. Misalnya di SMPN 6, ruang kelasnya kecil-kecil, tentu tidak bisa dipaksakan,” jelasnya.

Ia menambahkan, prioritas saat ini adalah memperbaiki sekolah yang tidak layak dan membangun unit sekolah baru untuk mengurangi kepadatan siswa di beberapa wilayah.

“Sesuai arahan Pak Wali Kota, kita akan merehab sekolah-sekolah yang rusak dan membangun SMP yang saat ini masih bergabung dengan SD,” katanya.

Meskipun menyambut baik semangat peningkatan sanitasi dari Pemprov Jabar, Pemkot Cimahi memilih untuk memprioritaskan langkah-langkah yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah.

Langkah ini mencerminkan kehati-hatian sekaligus komitmen terhadap pelayanan pendidikan yang berkelanjutan dan berkualitas. (Gani Abdul Rahman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *