Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI — Pemerintah Kota Cimahi resmi meluncurkan penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi 41.387 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Kota Cimahi. Acara peluncuran yang dipusatkan di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, pada Kamis (9/4/2026), memicu antusiasme tinggi hingga warga telah memadati lokasi sejak pagi hari.
Kegiatan diawali di Kelurahan Cigugur Tengah dengan total 3.105 penerima. Sementara itu, di Kelurahan Cipageran, jumlah warga membeludak mencapai 3.848 penerima yang terpantau sudah mengantre sejak pukul 07.00 WIB, hingga sempat menimbulkan kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi.
Asisten Administrasi Umum (Asminum) Pemkot Cimahi, Muhammad Ronny, menjelaskan bahwa penyaluran kali ini merupakan akumulasi bantuan untuk dua bulan, yakni periode Februari dan Maret. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan.
“Hari ini diserahkan bantuan untuk dua bulan sekaligus. Jadi, warga menerima total 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Total keseluruhan bantuan yang disalurkan untuk tiga kecamatan di Cimahi mencapai 827.740 kg beras dan 165.548 liter minyak goreng,” ujar Ronny saat meninjau lokasi.
Pihak pemerintah merencanakan program ini akan terus bergulir hingga bulan Mei mendatang, namun kelanjutannya akan tetap menyesuaikan dengan kesiapan anggaran dan kebijakan pemerintah pusat.
“Rencananya sampai Mei, nanti kita lihat kesiapan pemerintah. Jika stok di Bulog masih tersedia dan ada arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat, kemungkinan akan berlanjut. Kami akan terus melakukan evaluasi,” tambahnya.
Ronny memastikan bahwa seluruh penerima manfaat telah terverifikasi melalui data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), mulai dari desil 1 hingga desil 5. Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial yang dilaksanakan secara kolaboratif di daerah.
Sebagai bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Pemkot Cimahi juga melakukan intervensi lintas sektor untuk memastikan kesejahteraan warga tetap terjaga melalui berbagai perangkat daerah.
“Kami tidak hanya fokus pada bantuan pangan. Intervensi juga dilakukan di sektor pendidikan dan kesehatan. Misalnya, memastikan warga kurang mampu tetap terfasilitasi jaminan kesehatan dan bantuan pendidikan, termasuk integrasi dengan program lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH),” pungkas Ronny. (Gani Abdul Rahman)
