TEROPONG INDONESIA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian realisasi anggaran tahun 2025 sebesar 95,73%. Guna menjaga stabilitas kinerja di tahun ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengimbau seluruh jajaran baik di pusat maupun daerah untuk menyiapkan perencanaan yang matang.
Pesan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026 di Ruang Rapat 401, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (04/02/2026).
“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah kita terima benar-benar digunakan secara tepat sasaran, efisien, memberikan manfaat, serta menghasilkan dampak yang nyata untuk masyarakat. Anggaran yang diterima pada 2026 harus mengalir secara langsung pada pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Dalu menekankan bahwa rapat ini menjadi momentum penting untuk menguatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian 95,73% di tahun 2025 dinilai sebagai cerminan komitmen, kerja sama, dan koordinasi yang solid antar seluruh jajaran kementerian.
Menurutnya, perencanaan anggaran yang terstruktur harus disiapkan sejak awal tahun 2026. Langkah ini meliputi penetapan target kinerja yang realistis, penyusunan jadwal pelaksanaan yang jelas, hingga kesiapan dokumen pendukung.
“Dengan begitu, masing-masing satuan kerja (Satker) memiliki proyeksi capaian triwulanan sebagai alat pengendalian pelaksanaan program,” jelasnya.
Sekjen Dalu juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara pusat dengan jajaran di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah). Ia berharap tahun 2026 menjadi titik balik perbaikan tata kelola kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, memaparkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil positif, meskipun sempat dihadapkan pada keterbatasan waktu akibat penyesuaian anggaran di pertengahan tahun.
“Ke depan, kami sebagai evaluator, dari Biro Perencanaan bersama Inspektorat Wilayah dan direktorat terkait akan mengoordinasikan proses evaluasi ini. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan agar target tahun 2026 dapat tercapai sekaligus meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih pada tahun 2025,” ujarnya.
Rapat evaluasi ini dilaksanakan selama tiga hari, pada 4–6 Februari 2026. Dalam pertemuan ini, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajarannya akan memaparkan laporan hasil kegiatan tahun 2025 dan menyampaikan rencana aksi untuk tahun 2026.
