Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya memperkuat stabilitas dan sinergi pembangunan melalui Forum Perangkat Daerah (FPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tahun 2026 yang digelar di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Jumat (13/2/2026).
Forum ini menjadi momentum strategis dalam merumuskan Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Tahun 2027, dengan melibatkan unsur Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, hingga narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mengawal arah pembangunan.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Forkopimda, DPRD, TNI/Polri, BNN, ormas, LSM, yayasan, hingga insan pers dalam menyukseskan visi pembangunan daerah.
Adhitia mengakui bahwa tahun 2026 menjadi periode penuh tantangan akibat penyesuaian fiskal, termasuk pemangkasan anggaran transfer daerah sekitar Rp238 miliar. Namun, menurutnya, kondisi tersebut harus dipandang sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Ini bukan sekadar pemangkasan anggaran, tetapi langkah menuju pemerintahan yang lebih adaptif dan berdaulat secara ekonomi,” ujarnya.
Pemkot Cimahi, lanjutnya, tetap memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.
Adhitia juga mengingatkan pentingnya kesiapan daerah dalam menyambut program strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, dan pengembangan koperasi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam arus kebijakan nasional. Perputaran anggaran program pusat di daerah harus mampu dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi lokal.
“Kalau ada ratusan miliar rupiah berputar di Kota Cimahi, apakah kita hanya jadi penonton atau ikut mengambil peran? Mindset ini harus kita ubah,” tegasnya.
Menurutnya, stabilitas dan kondusivitas wilayah menjadi prasyarat utama agar pembangunan berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat secara luas.
Forum ini diharapkan melahirkan rumusan program 2027 yang adaptif, kolaboratif, serta selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi. Tahun 2027 disebut sebagai fase pemantapan menuju visi besar Cimahi Mantap 2030 kota yang maju, agamis, nyaman, aman, dan produktif.
Dengan sinergi lintas sektor yang diperkuat sejak tahap perencanaan, Pemkot Cimahi optimistis mampu menjaga persatuan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta memastikan arah pembangunan tetap berada di jalur yang tepat menuju 2030. “Pungkasnya.
Disisi lain Kepala Bakesbangpol Kota Cimahi, Sugeng Budiyono, menegaskan bahwa forum ini diselenggarakan berlandaskan regulasi yang kuat, di antaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurutnya, FPD bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan ruang strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menyelaraskan program pembangunan, serta memastikan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik berjalan lebih efektif dan terukur.
“Melalui forum ini, kita dorong efisiensi dan efektivitas program, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam mendukung agenda pemerintahan,” tegas Sugeng.
Sekitar 60 peserta mengikuti forum tersebut melalui paparan materi, diskusi mendalam, dan sesi tanya jawab guna menghimpun gagasan konstruktif bagi penyusunan Renja 2027. (Gani Abdul Rahman)
