Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI — Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan pentingnya koordinasi lintas program dalam perencanaan pembangunan daerah guna mencegah tumpang tindih kegiatan dan pemborosan anggaran. Menurutnya, kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan sejak tahap awal.
Penegasan tersebut disampaikan Ngatiyana saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cimahi Tengah, yang menjadi bagian dari rangkaian penyusunan rencana pembangunan Kota Cimahi untuk tahun mendatang.
Ngatiyana menilai Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan formalitas, melainkan forum strategis untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Karena itu, setiap usulan program harus disusun secara cermat, terukur, serta terintegrasi antarperangkat daerah maupun dengan program berbasis kewilayahan.
“Perencanaan yang baik akan mencegah pekerjaan yang sama dilakukan oleh dua program berbeda. Anggaran yang kita miliki harus benar-benar efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Ngatiyana saat diwawancarai awak media, Jumat (6/2/26).
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Cimahi saat ini menjalankan berbagai skema pembangunan, mulai dari program murni pemerintah daerah hingga Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dialokasikan sampai tingkat rukun warga (RW). Tanpa sinkronisasi yang matang, berbagai skema tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi kegiatan di lapangan.
Menurutnya, tumpang tindih program bukan hanya berdampak pada inefisiensi anggaran, tetapi juga mengurangi daya ungkit pembangunan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, integrasi perencanaan menjadi kunci agar belanja daerah benar-benar optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam FGD Musrenbang Kecamatan Cimahi Tengah. Kehadiran perwakilan masyarakat dari tingkat kelurahan hingga kecamatan dinilainya mencerminkan komitmen bersama dalam merencanakan pembangunan daerah.
“Alhamdulillah seluruh unsur masyarakat bisa hadir dan terlibat aktif. Ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Cimahi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Meski demikian, Ngatiyana mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah, kata dia, tetap harus menyesuaikan rencana pembangunan dengan kemampuan fiskal dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena itu, penentuan skala prioritas menjadi hal yang mutlak dilakukan. Ia menekankan bahwa program yang diprioritaskan harus memiliki dampak langsung dan terukur bagi masyarakat, terutama dalam menjawab kebutuhan paling mendesak.
FGD Musrenbang Kecamatan Cimahi Tengah ini diharapkan mampu merumuskan daftar program prioritas yang sesuai dengan kondisi lapangan, sekaligus menjadi fondasi awal bagi perencanaan pembangunan Kota Cimahi yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
“Semua anggaran pada akhirnya kembali untuk masyarakat. Dengan perencanaan yang tepat, pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” pungkas Ngatiyana. (Gani Abdul Rahman)
