Teropong Indonesia, KOTA ClMAHI — Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, aparatur Kecamatan Cimahi Tengah kini dihadapkan pada dilema klasik birokrasi, bagaimana menjaga kualitas kerja di tengah sumber daya yang terbatas dan tekanan efisiensi yang kian ketat?
Berdasarkan data “Kecamatan Cimahi Tengah Dalam Angka 2025” yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi, kinerja aparatur pemerintahan di wilayah ini menunjukkan tren peningkatan administratif, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang dinamis.
Di atas kertas, serapan anggaran dan penyelesaian administrasi program mengalami kenaikan signifikan. Namun, di lapangan, masyarakat masih mengeluhkan panjangnya rantai birokrasi dan ketimpangan pelayanan antar kelurahan.
Kecamatan Cimahi Tengah tercatat memiliki empat kelurahan, Baros, Padasuka, Karangmekar, dan Setiamanah dengan total jumlah aparatur pemerintahan yang relatif stabil dalam tiga tahun terakhir.
Rasio aparatur terhadap jumlah penduduk menunjukkan ketimpangan mencolok, satu aparatur harus melayani lebih dari 1.500 jiwa.
Dalam logika pelayanan publik, angka itu mengindikasikan beban kerja yang berat dan potensi menurunnya efektivitas birokrasi di tingkat akar rumput.
Sementara itu, dari sisi pengelolaan keuangan, Kecamatan Cimahi Tengah mencatat efisiensi anggaran sekitar 92 persen, dengan tingkat realisasi belanja kegiatan pemerintahan mencapai 97 persen.
Namun, efektivitas kebijakan tidak semata diukur dari efisiensi keuangan. Dalam laporan evaluatif, BPS mencatat bahwa peningkatan efisiensi justru diikuti oleh stagnasi dalam indikator pelayanan publik, seperti kecepatan administrasi, keterbukaan informasi, dan kepuasan warga.
“Anggaran kami relatif terserap dengan baik, tapi memang ada tantangan dalam hal sumber daya manusia dan distribusi kerja. Kami sedang berupaya memperbaiki sistem pelayanan agar lebih adaptif dan berbasis teknologi,” ujar salah satu pejabat Kecamatan Cimahi Tengah yang enggan disebutkan namanya pada Teropong, Jumat (24/10/2025).
Langkah digitalisasi pelayanan publik memang mulai digalakkan di Cimahi Tengah. Beberapa proses administrasi, seperti pengurusan surat domisili dan rekomendasi izin usaha kecil, telah dialihkan ke layanan daring.
Namun, tidak semua warga mampu beradaptasi dengan cepat. Di sejumlah kelurahan, keluhan muncul karena akses internet dan kemampuan digital warga belum merata.
Alhasil, efisiensi administratif justru berpotensi menambah jarak antara pemerintah dan masyarakat yang dilayaninya.
“Kalau dulu bisa datang langsung, sekarang disuruh daftar online. Tapi kadang website-nya error, jadi harus bolak-balik. Bukannya cepat, malah tambah lama,” keluh Teti (46), warga Padasuka.
Di sisi lain, BPS juga menyoroti peningkatan beban kerja aparatur akibat tumpang tindih fungsi antarbidang.
Dari hasil monitoring tahun 2024, tingkat kehadiran pegawai di Kecamatan Cimahi Tengah mencapai 96 persen, namun produktivitas kerja dinilai belum optimal karena banyak kegiatan administratif yang bersifat repetitif dan minim inovasi.
Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya pelatihan pengembangan kompetensi bagi aparatur.
Dalam satu tahun terakhir, hanya sekitar 18 persen ASN di lingkungan kecamatan yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajerial.
Padahal, penguatan kapasitas aparatur menjadi elemen penting untuk menjaga mutu pelayanan publik.
“Peningkatan SDM itu investasi jangka panjang. Kalau aparatur kita stagnan, jangan berharap pelayanan publik bisa berubah cepat,” ujar akademisi kebijakan publik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), R. Wibisono, saat dimintai tanggapan.
Kecamatan Cimahi Tengah sejatinya memiliki potensi besar menjadi model tata kelola pemerintahan yang efisien, mengingat posisinya sebagai pusat ekonomi dan aktivitas sosial Kota Cimahi.
Namun, tanpa perombakan sistemik dalam manajemen sumber daya aparatur dan penerapan prinsip evidence-based policy, efisiensi yang dibanggakan bisa saja hanya menjadi angka tanpa makna.
Pertanyaan publik pun mengemuka, sejauh mana efisiensi itu benar-benar berdampak pada rakyat?
Karena pada akhirnya, birokrasi tidak diukur dari seberapa cepat berkas selesai di meja, melainkan seberapa nyata perubahan dirasakan oleh masyarakat yang menunggu di luar pintu pelayanan. (Gani Abdul Rahman)
