Kekerasan Seksual Anak Masih Tinggi, Pemkot Cimahi Gencarkan Pengawasan dan Pendampingan
Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja di Kota Cimahi masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Meski telah dilakukan berbagai upaya, tren kasus yang fluktuatif menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat, baik terhadap anak-anak maupun lingkungan sekitar mereka.
Kepala DP3AP2KB Kota Cimahi, Fitriani Manan, menyampaikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak berdampak sangat besar, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis. Korban sering mengalami trauma mendalam dan cenderung menutup diri karena stigma sosial yang masih kuat.
“Pendampingan sangat penting untuk pemulihan psikologis korban. Kalau tidak didampingi, dampaknya terhadap kejiwaan bisa sangat serius,” ujar Fitriani saat ditemui usai acara puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dan Hari Keluarga Nasional (HKN) di Techno Park, Selasa (29/7/2025).
Berdasarkan data DP3AP2KB, sejak tahun 2020 hingga 2025, tren kasus kekerasan seksual di Kota Cimahi menunjukkan fluktuasi:
* 2020 : 7 kasus
* 2021 : 6 kasus
* 2022 : 49 kasus (lonjakan signifikan)
* 2023 : 28 kasus
* 2024 : 13 kasus
* 2025 (hingga pertengahan tahun) : 16 kasus
“Dari data yang ada, kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi pada anak-anak. Tidak hanya anak perempuan, tapi juga anak laki-laki. Umumnya terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah, namun pernah juga terjadi di lingkungan sekolah,” jelas Fitriani.
Untuk menekan angka kekerasan, Pemkot Cimahi bersama Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan P2TP2A telah membentuk tim penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Tim ini bertugas mendeteksi dan menangani kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah, termasuk perundungan (bullying).
“Kalau kasusnya pelecehan atau kekerasan seksual, ditangani P2TP2A. Tapi kalau bentuknya perundungan ringan, biasanya diarahkan ke pusat pembelajaran keluarga,” tambah Fitriani.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian korban atau keluarga untuk melapor. Sayangnya, sebagian besar pelaku adalah orang dekat, seperti anggota keluarga atau orang di lingkungan sekolah, sehingga korban sering kali memilih diam karena takut atau malu.
“Tugas kami bukan hanya memberikan pendampingan psikologis, tapi juga memulihkan fungsi sosial korban dan memberikan motivasi bila ingin melanjutkan proses hukum. Kami siap mendampingi,” tegas Fitriani.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, yang turut hadir dalam acara HAN dan HKN, mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak. Menurutnya, konten kekerasan dan pornografi sangat mudah diakses jika tidak ada kontrol dari lingkungan terdekat.
“Anak-anak sekarang mudah terpapar kekerasan, termasuk kekerasan seksual melalui media sosial. Jika tidak diawasi, mereka bisa kecanduan gawai, bermain game hingga larut malam, dan berujung pada gangguan kesehatan, termasuk gangguan psikologis,” ungkap Ngatiyana.
Ia berharap kegiatan seperti HAN dan HKN bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran semua pihak, baik orang tua, guru, maupun masyarakat luas, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak. (Gani Abdul Rahman)
