Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Di tengah keterbatasan dukungan modal dari pemerintah pusat, masyarakat Kota Cimahi menunjukkan semangat gotong royong dan kemandirian luar biasa dalam menggerakkan Koperasi Merah Putih.
Dengan modal swadaya, sebanyak 15 koperasi telah berdiri aktif di seluruh kelurahan, menjadikan Cimahi sebagai salah satu kota terdepan dalam merealisasikan program nasional tersebut.
Program Koperasi Merah Putih sendiri diresmikan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran daring pada Senin (21/7/2025), sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi kerakyatan berbasis kebutuhan pokok dan layanan dasar bagi masyarakat.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa koperasi di Cimahi hadir untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari logistik, obat-obatan, hingga elpiji dengan harga yang lebih terjangkau.
Ia meyakini koperasi mampu menjadi solusi konkret atas persoalan ekonomi di tingkat akar rumput.
“Koperasi ini kami dorong menjadi alternatif dari praktik pinjaman ilegal yang menyulitkan masyarakat kecil. Ini bentuk nyata kehadiran negara melalui partisipasi masyarakat,” ujar Ngatiyana.
Meski belum mendapat suntikan modal dari pemerintah pusat, koperasi-koperasi di Cimahi terus bergerak dengan kekuatan anggota.
Pendanaan awal dikumpulkan secara mandiri oleh warga, dan pengelolaan dilakukan secara transparan dengan prinsip ekonomi kerakyatan.
Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (Disdagkoperin) Cimahi telah mengambil peran sentral dalam membina koperasi sejak tahap awal, termasuk pendampingan administratif dan pelatihan manajemen koperasi.
Ngatiyana mengapresiasi respon cepat masyarakat dan perangkat daerah, bahkan menyebut Cimahi sebagai salah satu daerah di Jawa Barat yang paling siap menjalankan program ini. Meski masih menempati ruang sementara di kantor-kantor kelurahan, koperasi telah mulai melayani warga secara aktif.
“Cimahi membuktikan bahwa dengan semangat gotong royong dan kesadaran bersama, masyarakat bisa menjadi motor penggerak ekonomi tanpa harus menunggu,” tambahnya.
Ia juga berharap dukungan pemerintah pusat segera hadir, khususnya dalam bentuk permodalan untuk memperkuat stok barang dan memperluas jangkauan koperasi.
Sementara itu, pengawasan koperasi dilaksanakan berjenjang melalui satuan tugas (Satgas) pengawasan di pusat, provinsi, hingga tingkat kota/kabupaten.
Di Cimahi, Forkopimda dan kepala daerah turut terlibat untuk memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip keadilan dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
Ngatiyana optimistis, koperasi-koperasi ini akan berkembang menjadi pilar ekonomi rakyat yang kuat dan menjadi garda depan dalam peningkatan kesejahteraan warga.
“Ini adalah awal dari transformasi ekonomi berbasis rakyat. Kami akan terus kawal agar koperasi ini menjadi kebanggaan Cimahi dan teladan bagi daerah lain,” pungkasnya. (Gani Abdul Rahman)
