Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Pemeliharaan infrastruktur drainase di Kota Cimahi kini mencapai titik kritis. Anggota DPRD Kota Cimahi Daerah Pemilihan (Dapil) 1 dari Fraksi PKS, Rika Lis Indarti, memberikan perhatian serius terhadap krisis lingkungan yang dinilai Kurang sigap ditangani dan menuntut tindakan nyata tanpa kompromi dari Pemerintah Kota Cimahi.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Rika di hadapan ratusan konstituennya saat menggelar agenda Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 yang berlangsung di Kp. Cileuweung RT 03 RW 12, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Minggu (23/8/2026).
Ia menegaskan reses ini Demi memastikan seluruh aspirasi dari sekitar 300 warga yang hadir dapat terfasilitasi dan terlayani secara optimal.
Dalam penjaringan aspirasi yang berlangsung hangat namun sarat kritik tersebut, Rika menyoroti banyaknya keluhan warga terkait minimnya pemeliharaan infrastruktur dasar.
Permasalahan mulai dari kerusakan jalan setapak, jalan di kawasan perumahan, hingga meluapnya air akibat buruknya sistem drainase menjadi isu mendominasi yang disampaikan warga Cipageran.
“Masyarakat memfokuskan keluhannya pada masalah infrastruktur dan sampah. Gorong-gorong mendominasi masalah ini karena kerap tersumbat akibat masih ada akumulasi sampah yang tidak terkelola dengan baik. Ini perpaduan masalah yang saling berkaitan dan harus segera diselesaikan,” ujar Rika.
Ia menegaskan bahwa pembiaran pada infrastruktur dasar bukan sekadar kendala teknis di lapangan, melainkan bentuk kelalaian yang berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan lingkungan tempat tinggal warga.
Menurut Rika, penyelesaian masalah ini tidak bisa lagi dilakukan dengan pola kerja ego sektoral atau sekadar penanganan sementara yang bersifat tambal sulam.
Ia mendesak adanya sinergi dan kolaborasi lintas instansi dari Pemkot Cimahi agar penanganan banjir dan sampah memiliki solusi permanen.
“Masalah ini butuh tindakan kolaboratif yang terintegrasi. Harus ada sinergi konkret antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Semua instansi ini harus turun bersama dan bergerak cepat,” tegasnya.
Menanggapi berbagai desakan dan keluhan warga, legislator dari Fraksi PKS tersebut berkomitmen untuk tidak membiarkan aspirasi ini menguap di meja birokrasi.
Ia memastikan seluruh tuntutan warga akan dibawa dan dikawal ketat dalam pembahasan anggaran serta program kerja pemerintah daerah.
“Insyaallah, ini harus dikawal, harus dikawal sampai benar-benar terealisasi. Prioritas saya adalah memastikan keluhan masyarakat ditindaklanjuti secara nyata oleh dinas terkait.
Harapan kita bersama, Kota Cimahi dapat terus membangun kotanya menjadi kota yang aman, nyaman, kondusif, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakatnya,” pungkas Rika. (Gani Abdul Rahman)
