TEROPONG INDONESIA – Jajaran pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyayangkan minimnya kepedulian pemerintah daerah terhadap dunia olahraga di Bandung Barat.
Betapa tidak, di tengah semangat untuk bersaing di Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2025, para pahlawan olahraga di Bandung Barat harus berjuang tanpa adanya dukungan finansial dari pemerintah.
“PTMSI KBB saat ini tengah mengikuti babak kualifikasi di Kota Bekasi yang dimulai sejak 14-19 Oktober 2025. Namun, sampai saat ini dana hibah dari Pemkab Bandung Barat ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) KBB belum turun,” keluh Ketua PTMSI KBB, Nanang Ismantoro, Minggu 19 Oktober 2025.
Nanang menilai, Pemkab Bandung Barat masih kurang kepeduliannya terhadap olahraga. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari mulai seleksi atlet pembinaan training center (TC) hingga ke babak kualifikasi pun tidak ada.
“Intinya betul-betul minim atensi. Padahal, para atlet berjuang untuk mengharumkan nama Bandung Barat,” tegasnya.
Hingga kini, ungkap Nanang, kebijakan anggaran di Bandung Barat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan regulasi baik itu Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang olahraga.
“Pembinaan atlet seharusnya menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah, bukan sekadar tambahan jika anggaran memungkinkan,” ungkapnya.
“Jangan sampai baik Perda maupun Perbup Olahraga di Bandung Barat hanya sekadar dokumen yang dipajang dirak hingga penuh debu. Itu amanat,” tegasnya.
Nanang menilai, kebijakan fiskal di Bandung Barat masih ditentukan oleh selera politik, suka atau tidak suka.
“Ini bukan soal selera, melainkan tanggung jawab,” ujarnya.
Tak cuma itu, Nanang juga menuturkan bahwa pembinaan atlet bukan hanya soal fasilitas, namun juga soal keberpihakan.
“Jika keputusan fiskal masih dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, bukan oleh kebutuhan riil masyarakat,” ucapnya.
Nanang menyebut, para atlet itu adalah aset yang menjadi wajah Kabupaten Bandung Barat baik itu di mata Jawa Barat maupun nasional.
“Kalau mereka hanya dianggap beban dan tidak didukung, artina pemerintah gagal dalam memahami esensi pembangunan manusia karena membiarkan aset daerah rusak secara perlahan,” tandasnya. ***
